undang undang tentang bumdes. Undang-Undang Desa No. undang undang tentang bumdes

. • Bahwa sebelumnya pengaturan tentang BUM Desa diatur atau dibawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN. Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan dengan status badan hukum, maka BUMDes bisa mendirikan PT untuk warga desa yang mau mengembangkan usahanya. Memahami BUMDes Dalam UU No. Nomor. Dasar hukum Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini berlandaskan pada: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik. 1, No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan yang dimaksud pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Materi yang diberikan mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Mengingat : 1. Upaya peningkatan ekonomi nasional akan tercapai memalui bagaimana kesuksesan perekonomian ditingkat daerah. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN; Memberikan sumbangan bagi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber : :Kata kunci: Peraturan Desa, Daya Saing, BUMDes. 7) Kedudukan dan pengawasan kurator. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denganPendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (UU Desa) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan BUMDesa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya. Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam UU Desa diatur pada Bab X, dalam empat pasal (Pasal 87-90). 2013. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN. 11 thn 2021 dan Permendesa PDTT No. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuaiSalah satunya adalah undang- undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan. JAKARTA, KOMPAS. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. , Tujuan ini selaras dengan program KKN. Adapun, dalam UU Cipta Kerja, Pasal 117 berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa. Kegiatan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Terkait dengan materi perseroan terbatas, telah diidentifikasiMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDEs yang sudah ideal, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 10, LD. Pendirian BUMDes b. Hal ini memecahkan masalah yang membelit sejak 2014 ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, tetapi belum tegas tertulis sebagai badan hukum. BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desaDasar Hukum Bumdes. Penerapan Undang-Undang No. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ); Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ; Undang - Undang. Senator DPD RI dari Sumatera Utara, Badikenita br. See full list on jogloabang. Download Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia. Menyelenggarakan program dan urusan pemerintah yang sudah ada sesuai. Indonesia, Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi dasar ke arah pemikiran untuk memajukan Desa sebagai basis baru. menjadi Peraturan Desa tentang BUMDes. Pengawasan kegiatan BUMDes dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat denganPeraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut :3 a. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran . Tulisan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);. 6 Tahun. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. mandirt olbh BUM Desa, yang bertujuan melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. com Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. P asal 18 ayat (6) Undang -Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat,. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Sedesa. Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes. Peraturan tentang BUMDes diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003; 2. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 27 Desember 2017 Tanggal Pengundangan. Jika diperlukan untuk mengaturMenurut Undang-Undang Nomor 32 Pemerintah Daerah tahun 2004, BUMDes didirikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). disamping itu juga materi lain untuk. disebutkan: Ayat (1): Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan. Perseroan Terbatas. Mengingat : Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Desa No. Komposisinya. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui BUMDes sendiri sudah diatur di dalam Undang Undang 32 tahun 2004 yang isinya mengenai pemerintahan daerah sebagai pelaku penagnggung jawab serta mengatur permasalahan otonomi daerah sebagai sebuah peraturan atau mandat yang didapatkan pada pasal 18 UUD 45, UU mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebelum adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 03 November 2021 Mas Bay PERATURAN - PERATURAN BUM Desa Dibaca 909 Kali. Pembentukan BUMDes dilakukan dengan atau melalui musyawarah desaUNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Yessy Meryantika Sari, Hendrik Jaelago Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung. Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Dalam UU Desa terdapat ketentuan jaminan desa dapat Rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMDes yang menjadi usulan DPD pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. UKM/Koperasi/BUMDes yang dikembangkan desa-desa di Jawa Timur masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar; d. Status: Hanya untuk pelanggan. 3. Download Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes. id ditama binbangkum 2022. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang mengelola daerahnya sendiri. Kumpulan peraturan tentang desa lengkap dan terupdate baik lama ataupun baru bisa anda download melalui link diartikel ini. Landasan hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama. Pengaturan BUMDes diatur di dalam Undang- undang Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Baca juga: Meski Terhitung Kementerian Baru, Kemendes PDTT. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Jawa Timur (diumumkan pada tanggal. Jika diperlukan untuk mengatur Dasar Hukum Bumdes Menurut PP No 11/2021 ini untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentaang Cipta Kerja, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. “Telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021," ucap Badikenita. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jdih. ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal: a. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta kerja memerintahkan kepada seluruh Badan usaha milik desa diwilayah negara republik Indonesia untuk merubah badan usahanya menjadi berbadan hukum. Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta file download nya dalam bentuk format PDF:185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 2. . tentang bagaimana BUMDES Munggaran dalam mengimplementasikan. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan. 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang No. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 6, hlm: 1068-1076. Keberadaan BUMDes memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa. Saran a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. U. Pengaturan. Gambaran umum mengenai Desa Ponggok terletak di DesaPonggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan. Diharapkan dengan selayang pandang BUM. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 4. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan, Badan Usaha Milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atauDesa Sinduharjo No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 0. Tujuan BUMDes Menurut Para Ahli dan Undang - Undang 2 Juni, 2022 PK Bumdes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh masyarakat desa untuk. BUPATI KAPUAS HULU,. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. BUMDes sudah ada sebelum undang-undang desa. 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan. Peraturan Pemerintah No. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Sebelumnya, posisi atau keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang telah membelit sejak 2014, ketika UU No 6/2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun. com – BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. 6-7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: 2. Definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Mengutip pada Pasal 28 ayat (2) dikatakan, penyertaan modal adalah kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. desa. Berikut adalah isi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (bukan format asli) : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Latar Belakang. Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes diantaranya yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. bahwa dalam rangka meningkatkan. mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan BUMDes yang benar. Menurut Undang-undang No. AGUSTUS 2021 HAL: 104-107 Author: p-ISSN: 2721-6608 | E-ISSN: 2797-8451. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut: Pasal 87. "Jadi tegas sekali di sana Badan Usaha Milik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Pasal 213 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2001. Pada Undang Undang Cipta Kerja, BUMDes masuk di dalam bagian kelima mengenai Perseroan Terbatas pasal 7. . Semoga artikel-artikel di Website Desa ini berguna dan membantu Anda, Sobat desa yang membutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan program dan usaha di desa yang dikelola oleh BUMDes. 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang no. Lisa Nur Azizah Abstract. Latar Belakang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman. Negeri tentang BUMDes dijelaskan bahwa modal BUMDes berasal dari Pemerintah Desa dan juga Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan. Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat: . Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 91. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan. Membuat laporan tertulis tentang keuangan dan perkembangan BUM Desa per bulan, triwulan dan tahunan kepada Pemerintah Desa. Abstrak. Memorandum of Understanding Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. Namun dikarenakan belum terdapat ketentuan dalam undang-undang domestik, sehingga ketentuan bantuan penagihan dalam P3B tersebut menjadi tidak efektif. (2019) meneliti tentang peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UNDANG-UNDANG Nomor 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengertian BUMDes dalam Undang Undang Desa pasal 1 angka 6 UU No. 2 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Terlebih saat ini BUM Desa menjadi salah satu badan hukum yang sah secara undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun.